Sign Muwakif


Username :
Password :

MASLAHAT UMAT


BCA (Maslahat Umat)
436 301 4081
A.N/ wakaf center
Mandiri (Maslahat Umat)
127.000 5739 543
A.N/ yayasan wakaf center
Syariah Mandiri (Maslahat Umat)
0030 1636 34
A.N/ wakaf center
Muamalat (Maslahat Umat)
377.000.095.9
A.N/ wakaf center

GRAHA MASLAHAT CENTER


BCA (Graha-MC)
436 301 45 11
A.N/ Wakaf Center
Mandiri (Graha-MC)
127 00 25 00000 9
A.N/ Yayasan Wakaf Center
Muamalat (Graha-MC)
377.000.095.8
A.N/ Wakaf Center QQ Bait Qurani
DKI Syariah (Graha-MC)
701 777 1111
A.N/ Wakaf Center



Rp. 1.181.540.825
, | Online : 1, Total : 22426 Visitors
Kebijakan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia
Sabtu, 31 Januari 2009 - 14:26:40 WIB Diposting oleh : Administrator | Kategori: Wakaf Tunai Spektakuler - Dibaca: 3443 kali


Gambar: .

Content Terkait:

Oleh Suhrawardi K Lubis
(Bagian 1 dari 2 Tulisan)

WAKAF dalam bentuk tunai (disebut juga wakaf uang), dipandang sebagai salah satu pilihan yang tepat untuk menjadikan wakaf mencapai hasil lebih maksimal. Karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Lebih dari pada itu uang merupakan komoditi yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Oleh sebab itu sama dengan komoditi yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat menghasilkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Secara ekonomi wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkau serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional dalam bentuk harta tetap yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang mampu (kaya) saja. Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja (baik lokal, regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi berupa uang (cash) yang dapat dialihkan kemana saja pun.

Sementara investasi atas dana wakaf itu dapat dilakukan di mana saja tanpa batasan negara. Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Isu kemaslahatan sosial yang diusulkan oleh wacana wakaf uang memunculkan akar dan substansi masalah sosial, berupa keadilan ekonomi yang ternyata gagal dimanivestasikan oleh teori pembangunan lazim/konvesional (teori Kapitalis dan Marxis (Syukri Salleh, 2003). Gagasan wakaf uang yang dipopulerkan melalui pembentukan sosial Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrument cash waqf certificate telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan.

 Model wakaf uang dianggap tepat memberikan jawaban yang menjanjikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer, di tengah kegalauan policy pemberian intensif tax holiday untuk merangsang masuknya modal asing. Wakaf uang memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna mengelakkan bangsa dari pada jerat utang dan ketergantungan kepada luar negeri. Wakaf uang sangat relevan memberikan model mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang dikelola secara profesional yang amanah dalam fund manajementnya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom capital flight. (Departemen Agama, 2004:142).

Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai wakaf uang ditandai dengan munculnya UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Lebih lanjut, Departemen Agama dalam rangka menyahuti keperluan dan alasan itu di atas, telah menumbuhkan Direktorat Pengembangan zakat dan Wakaf sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf demi terciptanya kesejahteraan sejati, baik di dunia maupun diakhirat kelak (Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004: 89-90).
 
Untuk memaksimumkan keberkesanan pengelolaan zakat dan wakaf, Menteri Agama Telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 2001. Pasal 226 Keputusan tersebut mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Otoritas, Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama dan menegaskan, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas pokok Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (BIPH) di bidang pengembangan zakat dan wakaf.

Dalam melaksanakan tugas pokok itu Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengembangan zakat dan wakaf;
b.Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan zakat dan wakaf;
c.Pengembangan dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
d.Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan Nazhir Wakaf;
e.Pembinaan pelayanan yang meliputi informasi, perizinan dan sertifikasi;
f.Pelakasanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan;
g.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat
Dalam upaya mengoptimalkan keberkesanan pengelolaan zakat dan wakaf Departemen Agama menetapkan beberapa program yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, yaitu:
1.Program motivasi dan sosialisasi zakat dan wakaf;
2.Program Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan wakaf;
3.Program Pemberdayan masyarakat dan peningkatan SDM.

Guna menindak lanjuti program yang ditetapkan oleh Depatemen Agama maka Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan wakaf yaitu:
1.Melakukan pendataan tanah wakaf;
2.Mengamankan tanah wakaf, melalui program sertifikasi tanah wakaf;
3.Menerbitkan buku-buku wakaf yaitu;

a.Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf
b.Panduan pemberdayan tanah wakaf produktif strategis di Indonesia;
c.Fiqih Wakaf;
d.Perkembangan Pengelolaan wakaf di Indonesia
4.Memberikan bantuan biaya pembuatan sertifikat tanah wakaf;
5.Mengadakan penataran/pelatihan pengelola wakaf (nazhir);
6.Mengadakan studi banding pengelolan wakaf;
7.Menyelesaikan permasalahan tanah wakaf di seluruh Indonesia;
8.Memberikan rekomendasi tukar menukar tanah wakaf;
9.Mempersiapkan rancangan undang-undang wakaf dan PP pelaksanaan UU wakaf;
10.Menyusun buku pedoman pengelolaan wakaf uang. (bersambung)

Penulis adalah Pengajar UMSU, Pengelola Gerakan Wakaf Tunai PW.Muhammadiyah SU dan Peserta Program PhD USM Pulau Pinang-Malaysia, bidang kajian Pengurusan Pembangunan beteraskan Islam. E-mail: suhrawardilubis@yahoo.com






Muwakif Graphic Designer
Bakat dan kemampuan sebagai desainer grafis telah membawanya banyak berkenalan dengan orang-orang populer, sebut saja misalnya BJ. Habibie mantan Presiden RI, I Nyoman Nuarta seorang seniman Nasional ...